Yogyakarta (06/02) - Keberadaan bandara baru DIY di wilayah pesisir selatan Kecamatan Temon memiliki peran strategis di bidang transportasi udara untuk menggantikan Bandara Adisutjipto yang saat ini kondisinya tidak mampu lagi menampung kepadatan penumpang. Selain itu, bandara baru juga mampu mendorong kemajuan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY, khususnya warga Kulonprogo. "Untuk itu saya menyarankan PT Angkasa Pura I menyelesaikan semua persoalan yang timbul secara baik termasuk alih profesi bagi warga yang lahannya terkena lokasi bandara. Kalau bisa setiap kepala keluarga (KK), misal anaknya jadi pegawai Angkasa Pura.
Dengan demikian mereka masih tetap berada di wilayahnya," kata Menteri Perhubungan (Menhub) RI Ignasius Jonan saat meninjau calon lokasi bandara baru DIY di Kawasan Pantai Congot Kecamatan Temon, Kamis (5/2). Kehadiran rombongan Menhub didampingi President Director Angkasa Pura Airports Tommy Soetomo dan sejumlah Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Bandara Baru DIY di Temon, diantaranya Eko Permadi dan Bambang Eko. Mereka disambut Bupati Kulonprogo dr. Hasto Wardoyo dan jajarannya.
Mengingat keberadaan bandara baru begitu penting, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong agar rencana mega proyek tersebut segera terealisasi. "Kewenangan Kementerian Perhubungan adalah di bidang perizinan. Saya pikir untuk perizinan semuanya beres. Tinggal bagaimana menyelesaikan persoalan pengadaan lahan. Pembangunan bandara semuanya tergantung dari kecepatan ketersediaan lahan. Mengenai anggaran saya pikir Angkasa Pura Airports sudah siap," terangnya. Tommy Soetomo menambahkan bahwa masih adanya kelompok masyarakat yang belum setuju terhadap rencana pembangunan bandara adalah wajar. "Tidak mungkin dalam rencana pembangunan 100 persen masyarakat setuju," ujarnya.
Menurut Bupati Hasto, dari hasil konsultasi publik tahap satu dan dua, persentase kelompok masyarakat yang belum sepakat terhadap rencana pembangunan bandara tidak sampai 10 persen dari jumlah seluruh warga yang lahannya terkena bandara (200 KK kurang). Dalam upaya menyelesaikan persoalan pihaknya melakukan pendekatan person to person dengan mengidentifikasi atau memetakan permasalahan masing-masing KK. Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan, soal percepatan pembangunan bandara dan petunjuk teknis sebenarnya sudah pernah disampaikan saat di Jakarta. Beberapa hal yang sempat mencuat dalam pembahasan tersebut adalah soal rencana pembangunan rel kereta api. Karena nantinya, rel kereta api tersebut menjadi jalur terpadu dengan bandara internasional baru.
Dalam pertemuan dengan Gubernur DIY di Kraton Kilen, Kamis (5/2) malam, President Director Angkasa Pura Airports Tommy Soetomo mengungkapkan, hingga kini proses pembangunan bandara baru di Kulonprogo sudah sampai tahap sosialisasi dan konsultasi publik. Direncanakan akhir Februari ini selesai, sehingga dapat langsung dilakukan pembebasan lahan. "Pembebasan lahan akan langsung dimulai begitu sosialisasi selesai. Harapannya awal Maret sudah bisa dimulai dan ditarget hingga akhir tahun. Nantinya pembangunan bandara secara stimulan dan kini kita sedang membuat perencanaan," katanya. Gubernur menambahkan, pembangunan bandara ini diprediksi akan memakan waktu antara 2-3 tahun. Jadi kemungkinan baru bisa beroperasi 2018 nanti. Jika akhir Februari sosialisasi selesai, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) akan langsung bisa dikeluarkan. (Dhika,sumber : Kedaulatan Rakyat)
